Jakarta -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenarkan bahwa saat ini terdapat 68 perkantoran yang menjadi klaster penyebaran Virus Corona di ibu kota dengan 440 kasus positif Covid-19. Data klaster perkantoran tersebut berasal dari Tim Gugus Tugas Covid-19 per 26 Juli 2020. Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia pun membenarkan soal data itu. "Iya [benar]. Kan semua informasi orang yang dites dan hasilnya kita kelola dan kemudian kita tracing, baik ke keluarga ke lingkungan kerja, lingkungan lain, makanya kemudian kenapa kita perlu tracing supaya orang kemudian positif bisa isolasi," kata dia, saat dihubungi, Selasa (28/7). Merujuk data Satgas Covid-19, terjadi pelonjakan kasus positif di klaster perkantoran sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Berdasarkan data tersebut, sebelum 4 Juni jumlah kasus positif di klaster perkantoran baru mencapai 43 kasus. Sejak PSBB transisi diberlakukan dari tanggal 5 Juni sampai data terakhir 26 Jul i, kasus positif di klaster perkantoran mencapai 397 kasus. Dwi melanjutkan bahwa 68 klaster kantor tersebut berasal dari kementerian, BUMN, maupun, kantor pemerintahan, hingga perusahaan swasta. "68 [kantor] itu di tanggal 26 Juli, itu dari awal ya, jadi ada tentu yang kantor-kantor yang sudah selesai," imbuh Dwi. "Karena sudah berhasil memutus rantai penularan, karena yang reaktif kita langsung [tangani], sehingga tidak menularkan atau tidak berkembang penularan ke orang lain," lanjutnya. Berikut Daftar 68 Perkantoran klaster penyebaran Covid-19 di Jakarta: Kementerian Keuangan 25 kasus Kemendikbud 22 kasus Kemenparekraf 15 kasus Kementerian Kesehatan 10 kasus Kemenpora 10 kasus Kementerian ESDM 9 kasus Litbangkes 8 kasus kasus Kementerian Pertanian 6 kasus Kementerian Perhubungan 6 kasus Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 kasus Kementerian Luar Negeri 3 kasus Kemenpan-RB 3 kasus Kementrian Komunikasi dan Informatika 3 kasus Kementerian Pertahanan 2 kasus Kementerian Hukum dan HAM 1 kasus Kemenristek RI 1 kasus Kementerian Lingkungan Hidup 1 kasus Kementerian PPAPP 1 kasus. Kantor PT Antam 68 kasus Kimia Farma pusat 20 kasus ACT 12 kasus Samudera Indonesia 10 kasus PMI Pusat 6 kasus PT Indofood Pademangan 6 kasus BRI 5 Kasus Pertamina 3 kasus PTSP Walikota Jakbar 3 kasus Indosat 2 kasus PSTW Kelapa Dua Wetan 2 kasus Kantin 2 kasus Siemens Pulogadung 1 kasus MY Indo Airland 1 kasus PT NET 1 kasus Mandiri Sekuritas 1 kasus Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara 23 kasus Samsat Polda Metro Jaya 20 kasus Lembaga Administrasi Negara (LAN) 17 kasus Dinas Kesehatan DKI Jakarta 18 kasus PLN 7 kasus Kelurahan Karang Anyar 7 kasus Kelurahan Cempaka Putih Timur 7 kasus Kelurahan Cempaka putih Barat 9 kasus Badan Tenaga Nuklir Indonesia (BATAN) 5 kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 5 kasus Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 4 kasus Dishub MT Haryono 4 kasus Komisi Yudisial 3 kasus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 3 kasus Dinas UMKM DKI 3 orang Kelurahan Tanjung Priok 3 kasus Kelurahan Papanggo 3 kasus Kantor Kecamatan Menteng 2 kasus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2 kasus Badan Narkotika Nasional (BNN) 2 kasus Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta 2 kasus Kantor Camat Koja 2 kasus Kelurahan Sunter Jaya 2 kasus Kelurahan Kebon Bawang 2 kasus Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) 1 kasus Bhayangkara 1 kasus Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) 1 kasus Kantor Kecamatan Cempaka Putih 1 kasus Suku Badan Pendapatan Daerah 1 kasus PAMDAL 1 kasus Polres Jakarta Utara 1 kasus Dinas Kehutanan 1 kasus Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 1 kasus Kelurahan Kembangan Selatan 1 kasus Sumber : cnnindonesia.com